Tekan(X) 2 kali untuk menutup
atau "Sukai Halaman" untuk Mendukung Kami ×

Macam-Macam Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Sejarahnya

Untuk mencapai cita-cita bangsa, suatu negara akan berusaha berbagai cara agar mudah untuk mencapainya termasuk penerapan sistem pemerintahan untuk menjalankan semua organ-organ poitik yang telah ada. tujuan utama diterapkannya sistem pemerintahan adalah untuk menjaga kestabilan kehidupan suatu negara dan semua alur pemerintahan.

Seluruh negara dunia terdapat beberapa sistem pemerintahan yang masing-masing memiliki kelemahan serta kelebihannya sebagai bahan pertimbangan suatu negara untuk menerapkannya. sistem pemerintahan tersebut dapat dibedakan menjadi :
1. Presidensial
2. Parlementer
3. Semipresidensial
4. komunis
5. Liberal
6. Demokrasi Liberal

Sejarah Penerapan Sistem Pemerintahan di Indonesia 
#.1 Presidensial (1945-1949)
Sistem ini diterapkan pada tahun 1945-1949. berakhirnya sistem pemerintahan ini karena dirasa sangat merugikan masyarakat karena presiden memiliki kewenangan besar untuk mengatur jalnnya pemerintahan. Kedaulatan trakyat dipegang oleh MPR dan berwenang untuk melimpahkan orotitasnya kepada 5 lembaga yang memiliki kedudukan sama yaitu presiden, DPR, mahkamah agung, dewan perwakilan agung, dan badan pengawas keuangan. dalam sistem ini UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi meskipun pada saai itu belum dilakukan amandemen, tetapi lembaga tertinggi dan hubungan masing masing lembaga tinggu sudah diatur. kelebihan dari sistem ini adalah presiden dapat dengan leluasa untuk mengatur jalannya pemerintahan sehingga dapat tercipta stabilitas pemerintahan dengan berjalan selaras. namun rupanya tidak bagi Indonesia, sistem ini cenderung mendorong untuk mengarah ke otoriteran sehingga tidak diterima baik oleh rakyat. pada tahun 1949 inilah rakyat berambisi untuk mengakhiri sistem presidensial dan menerpakna sitem yang akan merubah jalannya pemerintahan menjadi lebih baik.

#.2 Parlementer (1949-1950)
sistem ini berjalan mulai tahun 1949-1950 dimana dalam sistem pemerintaan parlementer terdapat seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang memiliki kewenangan mengenai jalannya pemerintahan.Bedanya, presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan sehingga presiden tidak memiliki hak penuh dalam menjalankan pemerintahan atau kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen. namun, dalam kekuasaan legislatif parlemen berwenang untuk menjatuhkan kekuasaan eksekutif. Kelebihan dari sistem ini adalah pembagian otoritas kepemimpinan sehingga dirasa lebih fleksibel namun juga memiliki kekurangan yaitu biasanya tidak ada pembedaan yang jelas mengenai antara kepala pemerintahan dan kepala negara.

#3. Parlementer (1950-1959)
Pada sistem pemerintahan ini hukum tertinggi adalah UUDS 1950 dan berlaku hingga dekrit presiden pada 5 Juli 1959. Isi dari dekrit presiden adalah :
a. kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlaku UUD 1950.
b. pembubaran konstituante.
c. Pembentukan MPRSdan DPAS.